Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyatakan telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari 542 Pemda pada semester I/2022. Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 38 Pemda memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan tiga Pemda memperoleh Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberi waktu 2 (dua) bulan untuk memeriksa kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif dan kepala daerah. Yang dimaksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu penyesuaian terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang diperoleh setelah Laporan Keuangan unaudited disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 14: Cukup jelas. Pasal 15: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Meski memperoleh opini WTP, 18 Pemerintah Daerah tersebut diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan BPK berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dengan lebih baik. Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah >25 – 50 Konsultatif Sedang >50 – 75 Partisipatif Tinggi >75 – 100 Delegatif B. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Kinerja Belanja Daerah Selanjutnya, tata kelola keuangan daerah termasuk di dalamnya belanja daerah diaudit oleh BPK untuk mendapatkan status atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui opini BPK atas LKPD, setidaknya kita dapat mengetahui apakah LKPD yang bersangkutan memenuhi standar pelaporan yang telah ditentukan. .

laporan keuangan daerah yang sudah diaudit