Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Standart pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004). Terdapat perbedaan signifikan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 dalam hal kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami terkait dampak perubahan konstitusi pada sistem pemerintahan. 1. Memperkuat Kekuasaan Presiden atau Pemerintah Pusat. Terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, terutama memasuki adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Corona Virus Disease Tantangan Pelayanan Publik 2021. Saat masa pelik, negara tak boleh hadir biasa-biasa (”business as usual”) lantaran kesulitan hidup rakyat sungguh berkarakter lain. Krisis menjadi lahirnya cara baru berpemerintahan. Warga mengantre untuk mengurus dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (5/8/2020). Globalisasi memberi dampak pada berbagai bidang, termasuk sosial dan transportasi. Hal ini juga mendorong terjadinya mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Proses mobilitas penduduk menjadi lebih cepat dan mudah karena adanya proses globalisasi di sektor transportasi. Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Transparan Berikut beberapa pengertian keputusan pembelian menurut ahli, yaitu: Menurut Kotler dan Armstorng. Disadur dari buku Keputusan Pembelian produk (2022) oleh Yenni Arfah dan Bincar Nasution, Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. .

dampak pemerintahan yang tidak transparan adalah